counter create hit

Jangan Gunakan Ktp Imitasi Untuk Pemberian Online, Ini Alasannya

Bagikan:

Semakin banyaknya pemasoklayanan pemberian online belakangan menarik hati orang untuk menggunakan KTP artifisial milik orang lain yang diperoleh tanpa izin.

Lantas, apa risiko menggunakan kartu identitas palsu untuk derma online ini?

Bagaimana Penyalahgunaan KTP untuk Pinjaman Online Terjadi?

Sebelum jauh mengulas perihal risiko menyalahgunakan KTP untuk keperluan mendapatkan uang instan dari layanan perlindungan online, perlu kita diskusikan terlebih dulu tentang KTP selaku sebuah dokumen. Ya, foto atau hasil scan KTP sudah menjadi dokumen eletronik yang wajib ditambahkan untuk mengakses layanan tunjangan online, dan tak jarang pula disalahgunakan.

Penjelasan ihwal KTP elektronika mampu dilihat sesuai klarifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kemudian diubah lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Dijelaskan bahwa dokumen elektronik yaitu setiap isu elektronik yang dibuat, diteruskan, diantarkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar lewat komputer atau sistem elektro tergolong namun tidak terbatas pada goresan pena, bunyi, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, aksara, tanda, angka, isyarat susukan, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

KTP elektronika yang menerapkan metode chip merupakan dokumen eksklusif berupa kartu yang berisi data identitas resmi penduduk dan diterbitkan oleh lembaga pelaksana. Kartu ini kemudian difoto atau dipindai (scan) untuk mendapatkan file gambar atau dokumen digital, baik itu JPG maupun PDF. Selanjutnya, file ini dikirim atau disertakan sebagai dokumen elektronik atau digital untuk menyanggupi syarat mengajukan tunjangan.

KTP palsu sering digunakan untuk mengajukan kredit terutama alasannya pemberian online yang cair dalam hitungan menit dengan bermodal kartu identitas saja. Kemudahan ini ternyata menawan maksud tidak baik oleh para pemalsu.

Baca Juga:   Cara Mengenali Pemilik Nomor Hp

Tentu saja, selaku dokumen eksklusif yang memuat data penting, kartu ini seharusnya senantiasa dijaga seaman mungkin. Pemilik seharusnya tidak secara sembarangan menyimpan atau menyerahkan KTP untuk menangkal terjadinya penyalahgunaan. Kartu ini lazimdisimpan di dalam dompet, sementara cadangan file digital semestinya diamankan dalam folder khusus dengan enkripsi atau password.

Namun sayangnya, banyak sekali kiat untuk mengamankan data pribadi dalam KTP, masih belum cukup untuk menangkal penyalahgunaan oleh oknum tak bertanggungjawab. Bisa saja, data pribadi ini dicuri pada dikala pemilik KTP lengah atau gegabah mengamankan datanya. Sembarang menyerahkan fotocopy KTP masih menjadi salah satu penyebab maraknya penggunaan kartu identitas imitasi, salah satunya untuk menerima duit dari pertolongan online.

Data pribadi dari dokumen elektronik mampu disalahgunakan karena adanya terusan tanpa sepengetahuan pemilik KTP. Dan berdasarkan undang-undang, langkah-langkah seperti ini dikategorikan sebagai ilegal dan melawan hukum yang berujung pada konsekuensi pidana dan perdata.

Risiko Menggunakan KTP Palsu untuk Pinjaman Online

Menggunakan KTP milik orang lain ataupun KTP imitasi untuk meminjam uang secara online, bisa saja berujung pada kurungan penjara paling usang 12 tahun dan/ atau denda sampai Rp.12 miliar. Selain itu, pemilik KTP juga mampu mengajukan gugatan perdata yang mengharuskan Anda mengeluarkan uang ganti rugi. Oleh karena itu, seharusnya Anda tidak menyalahgunakan KTP orang lain ataupun memalsukan identitas Anda memakai data diri orang lain untuk kebutuhan Anda, tergolong derma online. 

Berikut ini beberapa argumentasi seharusnya Anda tidak menyalahgunakan KTP untuk keperluan pemberian online:

1. Dapat mengakibatkan konsekuensi pidana

Alasan pertama yakni alasannya adalah tindakan penyalahgunaan dokumen eletronik (foto atau scan KTP orang lain) secara sengaja dan ilegal mampu dijerat dengan Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Dalam pasal tersebut melarang “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengganti, memperbesar , meminimalkan, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sebuah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”.

Baca Juga:   Cara Nonton Gratis Di Aplikasi Vidio

Lebih lanjut, UU ITE dan perubahannya mengartikan bahwa langkah-langkah transmisi adalah pengantaran berita elektro dan/atau dokumen elektro yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui tata cara elektro. Selanjutnya, pengiriman KTP imitasi atau ilegal tersebut mampu dikenai konsekuensi aturan berupa pidana kurungan penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2 miliar. Hukuman ini dijatuhkan atas transmisinya, belum terhadap dampak merugikan orang lain.

Sanksi kurungan penjara 8 tahun maupun denda Rp.2 miliar tersebut masih mampu diperberat lagi bila kegiatan tersebut menyebabkan efek kerugian kepada pihak yang lain. Dalam hal ini misalnya pemilik KTP elektronika yang sebetulnya, maupun pihak pemasoklayanan pertolongan online. Atas kerugian tersebut, pelaku dapat dikenakan eksekusi pidana berbentukkurungan penjara optimal 12 tahun dan/ atau denda paling banyak Rp.12 miliar.

Dalam hal ini, korban mampu saja melaporkan pelaku atas praduga pelanggaran UU ITE ke pihak berwajib. Bukan cuma gugatan kabur dari santunan online yang Anda terima, tetapi juga pemalsuan identitas.

Pelapor dapat melampirkan bukti mirip halnya percakapan dan lain sebagainya di kantor Polisi untuk melengkapi berkas info program. Selanjutnya, petugas akan mulai melakukan pelacakan dan segala yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

2. Berisiko somasi perdata

Tak hanya berujung pidana, penggunaan KTP imitasi atau milik orang lain juga mampu saja memicu somasi perdata dari pihak yang merasa sebagai korban. Seseorang yang KTP-nya disalahgunakan, atau dalam perkara pertolongan online ini, diantarke penyedia sumbangan tanpa sepengetahuan, mampu saja mengajukan somasi perdata di pengadilan. Terlebih saat korban tersebut dihubungi atau ditagih oleh debt collector yang menganggap bahwa dirinya terlilit utang pertolongan online, padahal tidak pernah mengajukan apa-apa.

Gugatan perdata atas penyalahgunaan KTP ini juga telah diatur dalam undang-undang, kecuali jika ditetapkan berbeda. Penggunaan atas setiap berita lewat media elektronik yang menyangkut data langsung seseorang, haruslah dikerjakan atas sepengetahuan dan kesepakatan oleh orang yang bersangkutan, atau dalam hal ini adalah pemilik data eksklusif (KTP) tersebut. Hal ini alasannya sumbangan data pribadi ditetapkan sebagai salah satu bagian dari hak pribadi dan dilindungi dalam UU ITE dan perubahannya.

Baca Juga:   Cara Tolak Otomatis Panggilan Whatsapp Tanpa Blokir Kontak

Secara kronologis, dapat ditelaah lewat pengertian hak pribadi itu sendiri. Hak langsung diartikan selaku

  • hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan,
  • hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai, dan
  • hak untuk mengawasi kanal gosip wacana kehidupan pribadi dan data seseorang.

Siapa pun yang hak pribadinya dilanggar, sehingga menyebabkan kerugian tertentu, mampu mengajukan gugatan menurut UU ITE dan perubahannya. Ya, seseorang yang merasa telah menjadi korban penyalahgunaan saluran kepada hak pribadinya mampu mengajukan somasi perbuatan melawan hukum.

Hal ini dikontrol menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar aturan dan menjinjing kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu sebab kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Kesimpulan

Dapat ditarik kesimpulan bahwa siapa pun yang berani menggunakan KTP orang lain atau memakai KTP palsu untuk mengajukan bantuan online, dapat bermasalah dengan pengadilan.

Selain halnya digugat secara pidana, pelaku juga mampu digugat secara perdata atas kerugian yang timbul akhir tindakan ilegal tersebut. Korban yang merasa terusik privasinya, atau bahkan harus kehilangan harta bendanya, niscaya akan menuntut ganti rugi.


Bagikan:
close